Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu komponen penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri dan TNI, karena mencerminkan sejauh mana calon abdi negara memahami nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tes ini tidak sekadar menguji hafalan, tetapi juga menilai kedalaman pemahaman peserta terhadap ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta dinamika kebangsaan dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan logis menjadi faktor kunci agar calon peserta mampu menjawab soal-soal yang bersifat HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan kontekstual dengan situasi nasional.
Artikel ini akan membahas secara lengkap kisi-kisi dan contoh soal Wawasan Kebangsaan Polri-TNI yang dirancang sesuai dengan standar seleksi terbaru. Setiap soal disertai dengan kunci jawaban dan pembahasan, sehingga pembaca tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami makna di balik setiap materi. Dengan memahami pola soal dan arah penilaian, peserta dapat meningkatkan peluang kelulusan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang sejati—karena menjadi bagian dari Polri atau TNI bukan hanya soal kemampuan fisik, melainkan juga tentang komitmen terhadap ideologi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kisi-kisi Soal Wawasan Kebangsaan Polri TNI
Berikut kisi-kisi Soal Wawasan Kebangsaan Polri-TNI lengkap dengan poin-poin dan penjelasan singkat pada setiap aspek:
1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
- Makna dan Kedudukan Pancasila: Mengetahui fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan pedoman hidup bangsa.
- Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Penerapan sila-sila Pancasila dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan.
- Ancaman terhadap Nilai Pancasila: Bentuk-bentuk penyimpangan ideologi dan upaya memperkuat jati diri bangsa.
2. UUD 1945 dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- Struktur dan Fungsi Lembaga Negara: Mengenal hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Amandemen UUD 1945: Memahami perubahan pasca reformasi dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara: Mengetahui prinsip persamaan di depan hukum dan peran aktif warga dalam demokrasi.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Konsep dan Prinsip NKRI: Menjelaskan arti keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kesatuan bangsa.
- Ancaman terhadap NKRI: Separatisme, radikalisme, serta tantangan ideologi dan globalisasi.
- Peran TNI dan Polri dalam Menjaga Keutuhan NKRI: Pemahaman fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam negeri.
4. Bhinneka Tunggal Ika dan Kebhinekaan Sosial Budaya
- Makna Persatuan dalam Keberagaman: Pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia: Menghadapi potensi konflik sosial akibat perbedaan dan membangun harmoni kebangsaan.
- Peran Generasi Muda dalam Menjaga Kebhinekaan: Menanamkan semangat nasionalisme dan anti-diskriminasi.
5. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
- Proses Pergerakan Nasional: Dari kebangkitan nasional hingga proklamasi kemerdekaan.
- Tokoh-tokoh Nasional: Kontribusi pemimpin bangsa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.
- Nilai Kepahlawanan dan Nasionalisme: Menggali semangat perjuangan untuk diterapkan dalam kehidupan modern.
6. Geopolitik dan Geostrategi Indonesia (Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional)
- Konsep Wawasan Nusantara: Cara pandang dan sikap bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang utuh dalam NKRI.
- Ketahanan Nasional: Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).
- Letak Strategis Indonesia dan Tantangannya: Implikasi geografis terhadap keamanan, pertahanan, dan diplomasi negara.
7. Isu-isu Aktual Kebangsaan dan Bela Negara
- Ancaman Non-Militer dan Sibernetika: Disinformasi, radikalisme digital, dan ancaman global.
- Implementasi Bela Negara di Era Modern: Partisipasi masyarakat dalam menjaga ideologi dan keamanan nasional.
- Peran Polri dan TNI dalam Konteks Dinamika Nasional: Sinergitas dalam penegakan hukum, kemanusiaan, dan pertahanan bangsa.
Contoh Soal Wawasan Kebangsaan Polri TNI dan Pembahasan
Berikut ini contoh soal wawasan kebangsaan Polri TNI beserta pembahasan dan kunci jawaban pada setiap soal
Soal 1
Sebuah daerah pesisir X mengalami konflik berkepanjangan antara kelompok nelayan tradisional dan perusahaan besar yang melakukan reklamasi untuk pembangunan pelabuhan industri. Kelompok nelayan menolak reklamasi karena mengancam mata pencaharian, sedangkan pemerintah daerah mempromosikan proyek itu sebagai pemicu investasi dan lapangan kerja. Di tengah situasi, muncul kampanye yang mempolarisasi masyarakat: satu pihak mengeklaim proyek sejalan dengan kemajuan ekonomi nasional, pihak lain menyebutnya bertentangan dengan nilai gotong royong dan kelestarian lokal.
Sebagai calon anggota Polri/TNI yang memahami nilai-nilai Pancasila, tindakan yang paling sesuai untuk meredam eskalasi sosial dan menjaga keutuhan lokal-nasional adalah:
A. Mengadvokasi penghentian total proyek reklamasi hingga calon investor menunjukkan dokumen lingkungan yang sempurna.
B. Menginstruksikan pembubaran semua aksi protes untuk menegakkan ketertiban, lalu memfasilitasi proses administrasi menurut aturan.
C. Menginisiasi mediasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, perwakilan nelayan, investor, dan ahli lingkungan; sementara itu Polri/TNI menjaga netralitas, keamanan, dan menjamin dialog berlangsung aman.
D. Mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan nasional, lalu meminta nelayan menuntut kompensasi secara hukum jika keberatan.
E. Mengkoordinasikan pemindahan sementara komunitas nelayan ke daerah lain agar proyek berjalan tanpa gangguan.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila—khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab), sila ke-3 (persatuan Indonesia), dan nilai gotong royong—karena menekankan dialog, inklusivitas, dan perlindungan hak warga serta peran negara menjaga keamanan tanpa memihak. Mediasi multi-pihak memungkinkan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang. Peran Polri/TNI yang netral untuk menjamin keamanan proses dialog juga konsisten dengan fungsi mereka menjaga ketertiban dan keutuhan NKRI.
Soal 2
Setelah beberapa tahun reformasi, DPR mengusulkan perubahan tata kelola kelembagaan yang memberikan wewenang pengawasan tetap kepada lembaga legislatif terhadap kebijakan-kebijakan strategis eksekutif, termasuk kebijakan pertahanan dalam kondisi non-militer. Kelompok akademik khawatir perubahan tersebut bisa mengaburkan peran TNI, yang menurut konstitusi diposisikan sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan juga berpotensi melemahkan akuntabilitas sipil.
Skenario ideal yang menjaga prinsip konstitusional UUD 1945 dan sekaligus memperkuat pengawasan demokratis terhadap kebijakan strategis adalah:
A. Memberi wewenang penuh kepada DPR atas kebijakan pertahanan sehingga kontrol sipil menjadi jelas.
B. Menetapkan mekanisme pengawasan bersama (parlemen + komisi independen ahli pertahanan) dengan prosedur transparan, di mana keputusan strategis tetap berada di ranah eksekutif tetapi harus mendapat persetujuan prinsip dari DPR dan kajian komisi.
C. Mengembalikan semua wewenang pertahanan ke presiden tanpa pengawasan formal untuk mempercepat respons terhadap ancaman.
D. Menyerahkan semua kebijakan pertahanan pada badan militer profesional (TNI) agar keputusan bersifat teknis dan cepat, sementara DPR hanya menerima laporan pasca-keputusan.
E. Membentuk jabatan baru “Kepala Pertahanan” setara menteri yang diangkat oleh militer untuk menyeimbangkan kepentingan teknis dan politik.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B mencerminkan pemahaman konstitusional yang seimbang: eksekutif mempertahankan kemampuan respons (kesinambungan fungsi pertahanan), sementara legislatif dan komisi independen memberikan pengawasan demokratis dan legitimasi publik. Ini sejalan dengan prinsip checks and balances, serta menjaga akuntabilitas sipil tanpa militarisasi politik. Mekanisme kajian oleh komisi ahli menjaga kebijakan tetap berbasis bukti dan profesional.
Soal 3
Di sebuah provinsi kepulauan, gerakan separatis mendapat dukungan karena kombinasi faktor: ketimpangan distribusi sumber daya, klaim budaya yang merasa terpinggirkan, dan narasi identitas yang diperkuat di media sosial lokal. Pemerintah pusat mengirim program pembangunan infrastruktur, tetapi reaksi lokal memicu ketegangan karena tidak ada proses konsultasi budaya.
Strategi terpadu yang paling efektif untuk menurunkan daya tarik gerakan separatis dan memperkuat integrasi nasional adalah:
A. Mengerahkan operasi keamanan berskala besar untuk menumpas unsur separatisme secara cepat.
B. Menyetujui sebagian tuntutan ekonomi lokal secara unilateral agar kelompok pro-separatis terpuaskan.
C. Melaksanakan pendekatan multi-dimensi: program pembangunan partisipatif (konsultasi budaya dan ekonomi), penguatan pendidikan kewarganegaraan dan nilai kebhinekaan, dan operasi intelijen-siber terarah untuk menggulung propaganda radikal—dengan kepemimpinan sipil yang transparan.
D. Mengisolasi wilayah tersebut dari akses internet sementara untuk memutus gelombang narasi separatis.
E. Menunjuk tokoh militer lokal untuk mengambil alih koordinasi pembangunan dan keamanan agar respons sinkron.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C adalah strategi holistik yang mengenali kompleksitas separatisme: akar struktural (ketimpangan ekonomi), identitas kultural, dan dimensi informasi (propaganda). Pendekatan partisipatif meningkatkan legitimasi, pendidikan memperkuat identitas nasional yang inklusif, dan intelijen-siber menanggulangi penyebaran narasi radikal—semua dilakukan di bawah kontrol sipil yang transparan untuk menjaga hak asasi dan aturan hukum. Ini sejalan dengan peran Polri/TNI yang harus sinergis dengan pemerintah sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.
Soal 4
Indonesia memiliki posisi geostrategis yang dilalui jalur pelayaran internasional penting. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi kebijakan luar negeri terkait lalu lintas maritim: (1) kebijakan terbuka yang menekankan peran sebagai “poros maritim dunia” dengan kerja sama regional dan investasi asing besar, atau (2) kebijakan protektif yang menekankan kontrol ketat zona maritim untuk menegaskan kedaulatan dan memprioritaskan pemanfaatan lokal. Kedua kebijakan punya implikasi terhadap keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional.
Dalam perspektif Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang seimbang, kebijakan yang paling tepat adalah:
A. Pilih opsi terbuka tanpa syarat—fokus pada integrasi ekonomi global, anggap keamanan maritim sebagai urusan teknis yang bisa ditangani setelah investasi terlaksana.
B. Pilih opsi protektif sepenuhnya—menutup peluang investasi asing demi mempertahankan kedaulatan absolut.
C. Menggabungkan prinsip keterbukaan ekonomi dengan kedaulatan strategis: buka akses investasi namun dengan mekanisme kontrol nasional (peraturan, investasi multilateral berbasis transfer teknologi), perkuat kemampuan maritim (TNI AL & patroli bersama Polri), dan diplomasi maritim aktif untuk proteksi rute strategis.
D. Fokus hanya pada diplomasi multilateral dan serahkan keamanan maritim sepenuhnya ke mitra asing melalui perjanjian keamanan.
E. Menetapkan kebijakan bergantung wilayah: beberapa selat utama dibuka penuh, sedikit daerah dikelola protektif, tanpa kerangka nasional terpadu.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C merefleksikan esensi Wawasan Nusantara: keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia dan perlindungan kedaulatan. Kebijakan ini menggabungkan aspek ekonomi (investasi, transfer teknologi), pertahanan (peningkatan kapabilitas maritim), dan diplomasi (mengamankan rute bersama), serta aturan nasional yang menjaga kepentingan strategis. Pendekatan holistik ini meningkatkan ketahanan nasional Ipoleksosbudhankam.
Soal 5
Pada masa kampanye lokal, beredar serangkaian akun media sosial yang menyebarkan berita palsu yang menuding institusi keamanan setempat menguntungkan satu kelompok elit. Narasi itu viral, memicu unjuk rasa yang berpotensi anarkis. Pemerintah ingin menanggapi cepat, tetapi juga khawatir respons yang keliru (sensor luas atau tindakan represif) akan memperburuk polarisasi dan melanggar kebebasan berekspresi.
Tindakan paling tepat dari segi hukum, etika, dan efektivitas untuk Polri dan TNI adalah:
A. Memblokir seluruh platform sosial yang menampung narasi tersebut sampai penyelidikan selesai.
B. Melakukan operasi penindakan massal terhadap pelaku yang menyebarkan konten—termasuk penahanan tanpa melalui proses peradilan cepat—untuk memberi efek jera.
C. Meluncurkan operasi intelijen digital terfokus untuk melacak akun-akun sumber disinformasi (mematuhi mekanisme hukum), bekerja sama dengan platform dan tim literasi digital untuk klarifikasi publik dan counter-narrative berbasis fakta, serta memastikan tindakan hukum hanya terhadap aktor yang memenuhi unsur pidana.
D. Mendelegasikan seluruh tanggung jawab kepada platform internasional dan menuntut mereka menghapus konten tanpa koordinasi hukum lokal.
E. Mengabaikan dan membiarkan pasar informasi menyelesaikan sendiri agar tidak dianggap represif.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C memadukan aspek penegakan hukum, kepatuhan prosedural, dan pendekatan persuasif. Operasi intelijen digital yang terfokus dan patuh hukum membantu mengidentifikasi aktor (misinformasi, disinformasi, aktor asing), sementara kerja sama dengan platform dan program literasi digital mengurangi dampak viralisasi tanpa mencederai kebebasan berekspresi. Tindakan hukum digunakan selektif terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana—sejalan dengan aturan hak asasi dan negara hukum.
Soal 6
Dalam era globalisasi, budaya konsumtif dan gaya hidup individualistik semakin memengaruhi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Fenomena ini sering kali menimbulkan pergeseran nilai, di mana orientasi terhadap prestise dan materi lebih diutamakan dibandingkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, fenomena ini perlu direspons secara tepat agar tidak mengikis jati diri nasional.
Langkah paling relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi fenomena tersebut adalah:
A. Menetapkan kebijakan pembatasan konten global yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
B. Meningkatkan pendidikan moral dan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, serta tanggung jawab sosial melalui kurikulum dan keteladanan publik.
C. Mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan untuk mengejar daya saing ekonomi global tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
D. Menyerahkan proses adaptasi budaya kepada masyarakat tanpa intervensi pemerintah agar terjadi seleksi alamiah nilai.
E. Menegakkan aturan hukum yang ketat terhadap semua bentuk perilaku konsumtif dan individualistik di ruang publik.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pendidikan moral dan karakter (B) adalah sarana paling tepat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Pendekatan ini bersifat preventif dan transformatif, bukan represif. Melalui pendidikan dan keteladanan publik, masyarakat belajar menyeimbangkan keterbukaan global dengan jati diri bangsa. Pilihan lain seperti A dan E terlalu represif, C mengabaikan nilai nasional, dan D bersifat pasif terhadap degradasi moral.
Soal 7
Dalam sebuah peristiwa politik, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang membatasi kegiatan demonstrasi mahasiswa dengan alasan menjaga ketertiban umum. Namun, pembatasan ini dilakukan tanpa melalui mekanisme konsultasi publik dan menutup ruang bagi aspirasi masyarakat. Sejumlah pakar menilai kebijakan tersebut melanggar prinsip konstitusional.
Dari sudut pandang UUD 1945 dan prinsip negara hukum demokratis, kebijakan tersebut seharusnya:
A. Dibenarkan sepenuhnya karena menjaga ketertiban lebih penting daripada kebebasan berekspresi.
B. Dianggap pelanggaran konstitusional karena meniadakan partisipasi warga dalam proses kebijakan dan membatasi hak menyampaikan pendapat tanpa dasar hukum jelas.
C. Diperbolehkan sepanjang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan administratif.
D. Hanya dianggap pelanggaran jika menimbulkan kerusuhan fisik.
E. Tidak relevan dikaitkan dengan konstitusi karena bersifat teknis administratif.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menjamin hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Pembatasan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mekanisme partisipatif melanggar prinsip negara hukum demokratis. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap kebijakan publik harus menjunjung due process of law dan menghormati hak asasi warga. Pilihan A, C, D, dan E mengabaikan prinsip konstitusional dan legitimasi demokratis.
Soal 8
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, bahasa, dan agama. Dalam konteks otonomi daerah, muncul dilema antara desentralisasi kekuasaan dan kebutuhan menjaga kesatuan nasional. Beberapa daerah mengeluarkan peraturan lokal yang berpotensi bertentangan dengan kebijakan nasional dan menimbulkan ketegangan antarwilayah.
Kebijakan paling tepat untuk menjaga keutuhan NKRI tanpa mengabaikan semangat otonomi adalah:
A. Menarik seluruh kewenangan daerah kembali ke pusat agar tidak terjadi penyimpangan kebijakan.
B. Membiarkan setiap daerah menetapkan kebijakannya secara penuh selama tidak menimbulkan konflik fisik.
C. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperjelas batas kewenangan, serta memastikan kebijakan daerah tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan tujuan nasional.
D. Membubarkan pemerintahan daerah yang mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan pusat.
E. Memberi sanksi ekonomi terhadap daerah yang memiliki kebijakan berbeda sebagai bentuk pembinaan.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C menggambarkan prinsip keseimbangan antara otonomi dan kesatuan. Pemerintah pusat berperan menjaga arah kebijakan nasional, sedangkan daerah memiliki ruang adaptasi lokal. Pendekatan koordinatif memperkuat NKRI tanpa menimbulkan kesan sentralistik. Pilihan A dan D bersifat represif, B dan E terlalu ekstrem dan berisiko memperlebar jarak pusat-daerah.
Soal 9
Dalam sebuah kota multikultural, muncul konflik antarumat beragama akibat berita palsu yang menyebut kelompok tertentu merencanakan kegiatan yang dianggap menodai agama lain. Konflik hampir meluas karena media sosial mempercepat penyebaran isu. Pemerintah daerah dan aparat keamanan dihadapkan pada dilema antara tindakan cepat menertibkan situasi atau dialog lintas tokoh agama.
Pendekatan paling efektif dan selaras dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah:
A. Melarang semua kegiatan keagamaan sementara waktu untuk mencegah bentrokan.
B. Segera melakukan mediasi lintas agama dengan melibatkan tokoh masyarakat, menjelaskan fakta sebenarnya, serta menindak penyebar hoaks secara hukum.
C. Mengizinkan kegiatan berjalan tanpa intervensi agar masyarakat belajar menahan diri.
D. Mengarahkan satu kelompok untuk meminta maaf publik agar ketegangan cepat reda.
E. Menyebarkan klarifikasi di media sosial tanpa tindakan di lapangan.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pendekatan dialogis yang disertai tindakan hukum terukur (B) merupakan implementasi nyata Bhinneka Tunggal Ika: merawat keberagaman dengan keadilan dan komunikasi. Polri/TNI berperan menjaga keamanan, sementara tokoh masyarakat mengedepankan musyawarah. Pilihan A membatasi kebebasan beragama, C dan E tidak menyelesaikan akar masalah, D bersifat simbolis tanpa keadilan substantif.
Soal 10
Dalam situasi krisis pangan global, Indonesia menghadapi tantangan serius: impor pangan terhambat, stok berkurang, dan harga naik drastis. Masyarakat mulai panik, muncul penimbunan bahan pokok, bahkan disinformasi mengenai “kelaparan nasional”. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas nasional.
Langkah strategis yang paling sesuai dengan konsep Ketahanan Nasional adalah:
A. Mengandalkan operasi militer untuk mengamankan seluruh distribusi bahan pokok dan mengambil alih sektor perdagangan.
B. Mengedepankan koordinasi lintas sektor (pertanian, perdagangan, sosial, dan pertahanan), melakukan operasi pasar, memperkuat logistik nasional, serta mengedukasi publik untuk menghindari kepanikan melalui komunikasi transparan.
C. Menyerahkan sepenuhnya urusan pangan kepada sektor swasta untuk mempercepat suplai.
D. Mengimpor besar-besaran meski cadangan devisa terbatas agar stok cepat pulih.
E. Menetapkan darurat militer nasional agar semua urusan logistik dikendalikan negara.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Konsep Ketahanan Nasional menekankan keseimbangan dan sinergi antar-aspek Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan). Pilihan B mencerminkan respons komprehensif: kolaboratif, solutif, dan menjaga stabilitas. Pendekatan militeristik (A, E) hanya efektif dalam kondisi ekstrem, sedangkan C dan D terlalu sempit dan tidak memperkuat kemandirian nasional.
Soal 11
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kelompok yang menyebarkan ideologi transnasional yang menolak sistem demokrasi dan Pancasila. Mereka menilai bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak sesuai dengan “nilai universal” tertentu dan berupaya mengganti dasar negara dengan ideologi baru. Fenomena ini berkembang melalui media sosial dan forum daring.
Langkah paling tepat dan konstitusional dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional tersebut adalah:
A. Melakukan pelarangan total terhadap seluruh kelompok keagamaan tanpa pengecualian agar potensi penyimpangan dapat dihapus.
B. Melaksanakan deradikalisasi melalui pendekatan edukatif, hukum, dan sosial budaya dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila tanpa melakukan generalisasi terhadap agama tertentu.
C. Mengizinkan semua bentuk ideologi berkembang secara bebas agar masyarakat dapat menilai sendiri mana yang benar.
D. Menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada institusi militer agar lebih tegas.
E. Menyaring semua konten keagamaan di media sosial dengan sistem sensor otomatis dari pemerintah pusat.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan edukatif-sosiologis. Deradikalisasi yang berbasis nilai Pancasila menegaskan pentingnya ideologi negara tanpa menimbulkan diskriminasi. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat berdialog dengan nilai global selama tidak mengancam keutuhan bangsa. Pilihan A dan D berpotensi otoriter, C mengabaikan ancaman ideologis, dan E menimbulkan pelanggaran kebebasan berekspresi.
Soal 12
Seorang pejabat publik diketahui melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan fasilitas umum. Namun, sebagian masyarakat membela dengan alasan pejabat tersebut telah banyak berjasa dan populer di daerahnya. Pejabat itu juga berupaya memengaruhi proses hukum dengan kekuatan politik yang dimiliki.
Dalam konteks negara hukum berdasarkan UUD 1945, sikap yang paling benar adalah:
A. Mengedepankan pertimbangan moral dan jasa individu dalam proses hukum agar masyarakat tidak kecewa.
B. Memberi keringanan khusus bagi pejabat populer agar stabilitas daerah tetap terjaga.
C. Menegakkan hukum secara objektif tanpa pandang bulu, karena supremasi hukum merupakan ciri utama negara hukum.
D. Menunggu opini publik sebelum memproses hukum agar tidak menimbulkan konflik sosial.
E. Menyerahkan keputusan kepada lembaga politik, bukan lembaga hukum, karena kasusnya melibatkan pejabat publik.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Supremasi hukum adalah pilar utama negara berdasarkan UUD 1945. Tidak ada individu atau kelompok yang kebal terhadap hukum (Pasal 27 ayat 1). Penegakan hukum objektif (C) menjamin keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pilihan A, B, D, dan E menurunkan integritas sistem hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Soal 13
Dalam survei terbaru, ditemukan bahwa intoleransi di media sosial meningkat, terutama di kalangan remaja yang sering terpapar konten ujaran kebencian berbasis identitas. Banyak di antara mereka tidak memahami perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian. Sebagai bagian dari upaya penguatan karakter kebangsaan, pemerintah bersama TNI–Polri ingin mengembangkan strategi pencegahan.
Langkah paling strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika di era digital adalah:
A. Menutup semua akun media sosial yang membahas isu agama agar tidak menimbulkan konflik.
B. Membuat program literasi digital nasional yang menanamkan nilai toleransi, etika komunikasi, dan kecakapan memilah informasi sejak usia sekolah.
C. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada platform media sosial global untuk menghapus konten intoleran.
D. Melarang diskusi keagamaan di ruang publik agar kerukunan terjaga.
E. Menindak tegas seluruh pengguna internet yang mengunggah konten terkait agama tanpa izin resmi.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Program literasi digital (B) memperkuat daya tahan masyarakat terhadap disinformasi dan intoleransi. Pendekatan edukatif menumbuhkan kesadaran kritis dan moral sesuai nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Opsi A, D, dan E bersifat represif dan tidak menyelesaikan akar persoalan, sementara C melepas tanggung jawab negara.
Soal 14
Indonesia menghadapi krisis energi akibat lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah mempertimbangkan dua kebijakan ekstrem: menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN, atau memberikan subsidi besar untuk menenangkan masyarakat. Namun, kedua kebijakan memiliki risiko sosial-ekonomi yang signifikan.
Dalam kerangka ketahanan nasional yang berkelanjutan, kebijakan paling bijak adalah:
A. Menaikkan harga BBM tanpa kompensasi agar fiskal negara aman.
B. Memberi subsidi tanpa batas agar masyarakat tidak terbebani.
C. Mengambil langkah kombinatif: menyesuaikan harga secara bertahap, memberikan bantuan langsung bagi masyarakat rentan, mendorong transisi energi baru, serta menguatkan komunikasi publik agar masyarakat memahami konteks kebijakan.
D. Menghapus semua bentuk subsidi agar pasar bekerja sepenuhnya.
E. Mengandalkan pinjaman luar negeri untuk menutupi biaya subsidi jangka panjang.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Kebijakan (C) sesuai prinsip ketahanan nasional karena menyinergikan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan bertahap dan transparan menjaga stabilitas fiskal sekaligus keadilan sosial. Opsi A dan D menimbulkan gejolak sosial, B dan E tidak berkelanjutan secara ekonomi.
Soal 15
Dalam situasi bencana alam besar, sebagian masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan relawan karena merasa tanggung jawab itu hanya milik aparat negara. Padahal, bantuan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran bela negara dalam konteks non-militer.
Upaya terbaik untuk menumbuhkan kesadaran bela negara yang relevan di masa damai adalah:
A. Mewajibkan seluruh warga mengikuti pelatihan militer dasar tanpa pengecualian.
B. Memperkuat pendidikan bela negara melalui kegiatan sosial, penanggulangan bencana, dan kewirausahaan berbasis kemandirian bangsa.
C. Menyerahkan kegiatan sosial sepenuhnya kepada TNI agar lebih terorganisir.
D. Menetapkan sanksi bagi warga yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
E. Menganggap bela negara hanya relevan dalam konteks perang fisik.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Bela negara tidak selalu berarti angkat senjata. Dalam masa damai, bentuknya bisa berupa partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan nasional. Pendekatan pendidikan dan partisipatif (B) membangun kesadaran yang lebih kuat dan sukarela. Pilihan A dan D bersifat paksaan, C menutup ruang partisipasi sipil, dan E keliru memahami makna bela negara.
Soal 16
Dalam sebuah musyawarah desa, kepala desa memutuskan kebijakan pembangunan tanpa melibatkan warga dengan alasan “keputusan pemimpin harus ditaati demi kecepatan eksekusi.” Namun, beberapa tokoh masyarakat menilai keputusan tersebut tidak sesuai semangat demokrasi Pancasila.
Dalam konteks etika kepemimpinan dan demokrasi Pancasila, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh kepala desa adalah:
A. Mempertahankan keputusannya karena ia memiliki otoritas tertinggi di desa.
B. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah, mendengarkan aspirasi, lalu mengambil keputusan bersama untuk mencapai mufakat.
C. Membatalkan seluruh proyek pembangunan hingga semua warga menyetujui tanpa perbedaan pendapat.
D. Mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga di atasnya agar tidak disalahkan.
E. Melaksanakan keputusan secara diam-diam agar tidak menimbulkan polemik.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat (sila ke-4) sebagai wujud kedaulatan rakyat dan etika kepemimpinan yang partisipatif. Pemimpin tidak boleh otoriter, tetapi harus memimpin dengan kebijaksanaan yang menghargai aspirasi warga. Opsi B menggambarkan prinsip kepemimpinan yang demokratis dan bermoral.
Soal 17
Masuknya budaya global melalui media digital menyebabkan sebagian generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya nasional. Bahkan, ada kecenderungan menganggap budaya lokal sebagai hal yang ketinggalan zaman. Dalam konteks ketahanan budaya nasional, sikap yang seharusnya dikembangkan oleh generasi muda adalah:
A. Menolak semua bentuk budaya asing agar budaya nasional tidak tergerus.
B. Meniru budaya luar secara total agar tidak tertinggal dalam pergaulan global.
C. Mengadaptasi unsur positif budaya global tanpa kehilangan identitas budaya bangsa sendiri.
D. Mengabaikan budaya lokal karena tidak sesuai dengan zaman modern.
E. Menyerahkan urusan pelestarian budaya hanya kepada pemerintah.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Ketahanan budaya menuntut selektivitas terhadap arus globalisasi. Pilihan C mencerminkan sikap adaptif yang tetap berakar pada jati diri bangsa. Pancasila menuntun agar keterbukaan terhadap dunia luar tidak menghilangkan nilai-nilai luhur nasional. Pilihan A ekstrem tertutup, sementara B dan D kehilangan identitas nasional.
Soal 18
Dalam sistem pertahanan negara, TNI memiliki peran utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam situasi tertentu, masyarakat menuntut TNI turut menangani konflik sosial sipil. Jika tidak dikelola dengan benar, hal ini bisa mengaburkan batas peran TNI dan Polri.
Sikap yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) adalah:
A. TNI boleh mengambil alih seluruh peran Polri untuk menjaga stabilitas keamanan.
B. TNI dan Polri bekerja sesuai peran konstitusional masing-masing dengan koordinasi dalam situasi tertentu untuk menjaga keamanan nasional.
C. Polri harus tunduk di bawah komando TNI karena TNI lebih disiplin dan berwibawa.
D. TNI dan Polri harus selalu bekerja terpisah tanpa koordinasi agar tidak tumpang tindih.
E. Pemerintah sipil tidak perlu ikut mengatur hubungan kedua lembaga tersebut.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Dalam sistem Sishankamrata, semua elemen negara bekerja terpadu dengan peran berbeda namun saling melengkapi. TNI bertugas mempertahankan kedaulatan, sedangkan Polri menjaga keamanan dalam negeri. Pilihan B sesuai prinsip profesionalisme dan supremasi sipil dalam demokrasi. Opsi A dan C bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 30.
Soal 19
Pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan asing dalam pembangunan infrastruktur besar. Namun, kontrak kerja sama tersebut kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja lokal dan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam konteks nasionalisme ekonomi, langkah paling tepat yang seharusnya diambil pemerintah adalah:
A. Membatalkan semua kerja sama dengan pihak asing karena berpotensi merugikan negara.
B. Melanjutkan kerja sama tanpa perubahan karena sudah disetujui secara legal.
C. Meninjau ulang kontrak agar lebih berpihak pada kepentingan nasional, termasuk transfer teknologi dan penggunaan tenaga kerja lokal.
D. Menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan asing untuk mengatur operasional.
E. Menutup investasi asing agar ekonomi nasional lebih mandiri.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Nasionalisme ekonomi menuntut kemandirian dan kedaulatan dalam pembangunan, tanpa menolak kerja sama global. Pilihan C menyeimbangkan keterbukaan terhadap investasi dengan perlindungan kepentingan nasional. Pilihan A dan E bersifat proteksionis ekstrem, sedangkan B dan D mengabaikan kedaulatan ekonomi bangsa.
Soal 20
Menjelang pemilu, isu politik identitas sering dimanfaatkan untuk menarik dukungan. Kampanye yang mengatasnamakan suku, agama, atau kelompok tertentu dapat menimbulkan polarisasi dan melemahkan rasa persatuan nasional.
Tindakan terbaik yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa dalam situasi tersebut adalah:
A. Mendukung kandidat berdasarkan kesamaan suku atau agama agar kepentingan kelompok terjamin.
B. Menyebarkan konten tandingan yang menyerang kelompok lain agar keseimbangan tercapai.
C. Mengedepankan rasionalitas, rekam jejak, dan program kandidat tanpa terpengaruh isu identitas.
D. Menghindari semua bentuk partisipasi politik agar tidak terseret konflik.
E. Menyerahkan seluruh keputusan politik kepada elit partai.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Sikap rasional dan objektif (C) merupakan perwujudan cinta tanah air dan kedewasaan demokrasi. Politik identitas melemahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan berpotensi memecah persatuan nasional. Pilihan A dan B memperkuat polarisasi, sementara D dan E meniadakan partisipasi warga negara.
Ingin Menguasai Soal Wawasan Kebangsaan Polri dan TNI Sesuai Kisi-kisi Terbaru?
Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu aspek penting dalam seleksi Polri dan TNI. Melalui latihan soal yang disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, Anda dapat membiasakan diri dengan pola pertanyaan sekaligus memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang diujikan. Jika ingin memperdalam latihan secara lebih terstruktur dan mendekati kondisi tes sebenarnya, Anda dapat mengakses kumpulan soal dan simulasi latihan melalui casis.or.id.
