Akademi Kepolisian (AKPOL) merupakan institusi pendidikan tinggi kepolisian yang berperan penting dalam mencetak perwira polisi profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Sebagai salah satu pilihan utama bagi calon taruna yang ingin mengabdi di bidang kepolisian, AKPOL memiliki proses seleksi yang ketat dan kompetitif.
Tes masuk AKPOL dirancang untuk menguji kemampuan intelektual, fisik, dan psikologis para calon agar hanya kandidat terbaik yang lolos dan siap menghadapi tantangan tugas kepolisian. Artikel ini menyajikan lebih dari 180 soal tes masuk AKPOL lengkap dengan kisi-kisi dan pembahasannya untuk membantu para calon taruna mempersiapkan diri secara optimal menghadapi seleksi yang menantang ini.
Kisi-Kisi Tes Masuk AKPOL
Seleksi masuk Akademi Kepolisian (AKPOL) menuntut kesiapan yang matang dari para calon taruna, karena prosesnya sangat kompetitif dan mencakup berbagai aspek kemampuan. Untuk membantu mempersiapkan diri dengan lebih baik, penting bagi peserta tes memahami kisi-kisi soal yang akan diujikan. Berikut adalah rincian kisi-kisi tes masuk AKPOL yang perlu dipahami oleh para calon peserta.
- Hukum Dasar Kepolisian Indonesia
Peserta diharapkan memahami struktur dan fungsi POLRI sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi mencakup kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. - Undang-Undang Lalu Lintas dan KUHP/KUHAP
Tes ini mengukur pengetahuan peserta tentang dasar hukum lalu lintas, hak dan kewajiban pengguna jalan, serta prosedur penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman terhadap proses penangkapan, penahanan, dan pengadilan juga diuji secara mendasar. - Sejarah dan Tokoh Penegakan Hukum
Peserta perlu mengenali peristiwa penting dalam sejarah hukum di Indonesia serta tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam bidang hukum dan keamanan. Soal juga dapat berkaitan dengan reformasi hukum dan perkembangan sistem peradilan nasional. - Pancasila
Mengukur pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peserta perlu menunjukkan kemampuan menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. - UUD 1945
Peserta diharapkan memahami struktur dan isi pokok UUD 1945, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara. Ujian juga mencakup keterkaitan konstitusi dengan pelaksanaan hukum di Indonesia. - Bhinneka Tunggal Ika
Tes ini menilai sejauh mana peserta memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Soal akan menekankan prinsip toleransi, pluralisme, dan peran kebhinekaan dalam menjaga integrasi nasional. - NKRI dan Wawasan Kebangsaan
Peserta harus memahami konsep NKRI, termasuk pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan menolak segala bentuk ancaman separatisme. Materi juga mencakup pemahaman terhadap sistem pertahanan negara dan ideologi nasional. - Bahasa Indonesia – Pemahaman Bacaan
Menilai kemampuan peserta dalam memahami isi teks, menyimpulkan ide pokok, dan menangkap makna implisit dari bacaan. Peserta juga harus mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks secara kritis dan logis. - Bahasa Indonesia – Tata Bahasa dan Kalimat Efektif
Tes ini mengukur penguasaan peserta terhadap struktur kalimat, penggunaan kata hubung, dan penyusunan kalimat efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal juga mencakup pembenahan kalimat tidak baku. - Bahasa Indonesia – Kosakata dan Sinonim/Antonim
Peserta diharapkan mampu mengenali makna kata dalam konteks tertentu, membedakan sinonim dan antonim, serta menggunakannya secara tepat dalam kalimat. Kemampuan memperkaya kosakata menjadi salah satu indikator penting. - Linear, Kuadrat, Aljabar, dan Sistem Persamaan Linear
Soal mencakup penyelesaian persamaan linear, kuadrat, dan sistem persamaan, serta operasi aljabar seperti faktorisasi dan substitusi. Tes ini bertujuan mengukur logika numerik dan kemampuan memecahkan soal secara sistematis. - Matematika – Geometri
Mengukur kemampuan peserta dalam menghitung luas, keliling, volume, serta memahami sifat-sifat bangun datar dan ruang. Tes juga mencakup soal penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari dan penalaran spasial. - Matematika – Aritmetika Dasar
Materi mencakup operasi hitung dasar, persen, rasio, dan proporsi, serta penyelesaian soal cerita yang menuntut kemampuan berhitung cepat dan tepat. Aritmetika menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan numerik. - Analisis Data dan Penalaran Logis
Peserta akan diuji dalam menafsirkan grafik, tabel, dan pola logis yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Materi ini penting untuk menilai kecermatan dan daya analisis terhadap informasi numerik atau visual. - Literasi Sosial dan Kewarganegaraan
Tes ini menilai pemahaman peserta terhadap isu-isu sosial, hukum, dan etika kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Peserta perlu mampu memberikan tanggapan yang bijak terhadap berbagai situasi sosial dan hukum.
Soal Tes Masuk AKPOL dengan Pembahasannya
Untuk menghadapi seleksi masuk Akademi Kepolisian (AKPOL) dengan percaya diri, latihan soal yang disertai pembahasan mendetail sangatlah penting. Soal-soal ini dirancang tidak hanya untuk menguji pengetahuan, tetapi juga kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam tugas kepolisian.Berikut ini adalah beberapa contoh soal tes masuk AKPOL lengkap dengan pembahasannya.
Soal Nomor 1
Dalam konteks Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagaimana peran POLRI dalam menjaga keamanan nasional dapat dipahami sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan? Jelaskan secara analitis fungsi POLRI dalam mengintegrasikan tugas penegakan hukum dengan menjaga ketertiban masyarakat di era demokrasi!
A. POLRI hanya bertugas sebagai aparat penegak hukum tanpa keterlibatan dalam aspek sosial masyarakat
B. POLRI memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung proses demokrasi
C. POLRI bertugas hanya menjaga keamanan fisik tanpa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan
D. POLRI berfungsi sebagai lembaga militer yang bertanggung jawab pada pertahanan negara semata
E. POLRI hanya berperan sebagai pengawas administrasi pemerintahan tanpa fungsi penegakan hukum
Jawaban: B
Pembahasan:
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa POLRI adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi POLRI tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara demokratis. POLRI harus menjalankan tugasnya dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, sehingga peran POLRI mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka negara hukum.
Soal Nomor 2
Seorang pengendara sepeda motor melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm dan melarikan diri saat dicegat petugas. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan KUHP/KUHAP, langkah hukum apa yang dapat diambil oleh aparat kepolisian secara tepat dalam penanganan kasus tersebut?
A. Langsung melakukan penahanan tanpa proses pemeriksaan terlebih dahulu
B. Melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan apabila cukup bukti dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penahanan sesuai KUHAP
C. Memberikan surat tilang tanpa melakukan tindakan lebih lanjut
D. Melaporkan ke kejaksaan tanpa tindakan penegakan hukum di lapangan
E. Mengabaikan kasus karena pelaku sudah melarikan diri
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam KUHAP dan Undang-Undang Lalu Lintas, aparat kepolisian wajib melakukan proses penegakan hukum yang berjenjang mulai dari penangkapan apabila ada bukti cukup, pemeriksaan, penyidikan, hingga penahanan jika diperlukan. Penangkapan harus dilakukan sesuai prosedur hukum, dan pelaku yang melarikan diri tetap harus ditindak secara hukum agar kepastian hukum dan keadilan terpenuhi.
Soal Nomor 3
Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan dalam menangani konflik sosial yang muncul akibat perbedaan suku dan agama di masyarakat? Jelaskan peran POLRI dalam menerapkan nilai tersebut secara konkret dalam menjaga kerukunan!
A. Mengutamakan penggunaan kekuatan militer untuk menindak pelaku kerusuhan
B. Menegakkan hukum secara diskriminatif terhadap kelompok minoritas
C. Mengedepankan dialog, toleransi, dan pendekatan humanis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian konflik
D. Membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri tanpa campur tangan kepolisian
E. Mengabaikan perbedaan dan menganggap konflik sebagai hal biasa
Jawaban: C
Pembahasan:
Pancasila sebagai dasar negara menekankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam menangani konflik sosial, POLRI harus mengedepankan pendekatan dialog, toleransi, dan menghormati hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendekatan humanis dan penegakan hukum yang adil penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang.
Soal Nomor 4
Dalam konteks wawasan kebangsaan, mengapa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat penting bagi stabilitas nasional, dan bagaimana peran POLRI dalam mencegah ancaman separatisme di daerah rawan?
A. NKRI bukan tanggung jawab POLRI, melainkan militer saja
B. Keutuhan NKRI penting untuk menjamin keamanan, dan POLRI berperan aktif dalam deteksi dini, dialog, dan penegakan hukum terhadap gerakan separatis
C. Ancaman separatisme hanya masalah politik dan tidak perlu ditangani kepolisian
D. POLRI cukup bertindak reaktif tanpa strategi pencegahan
E. Keutuhan NKRI dapat diabaikan demi otonomi daerah
Jawaban: B
Pembahasan:
NKRI adalah fondasi negara yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. POLRI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional melalui tugas keamanan dalam negeri, termasuk mencegah dan menanggulangi gerakan separatisme dengan strategi terpadu antara tindakan preventif (deteksi dini dan dialog) serta represif (penegakan hukum). Hal ini penting agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.
Soal Nomor 5
Berdasarkan kemampuan analisis data dan penalaran logis, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan jumlah kasus kejahatan di suatu wilayah selama lima tahun terakhir:
| Tahun | Kasus Kejahatan |
| 2019 | 120 |
| 2020 | 150 |
| 2021 | 130 |
| 2022 | 160 |
| 2023 | 140 |
Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tren kasus kejahatan?
A. Kasus kejahatan meningkat secara konsisten setiap tahun
B. Kasus kejahatan menurun setiap tahun
C. Kasus kejahatan fluktuatif dengan peningkatan secara umum namun tidak konsisten
D. Kasus kejahatan stabil tanpa perubahan berarti
E. Kasus kejahatan menurun drastis setelah tahun 2020
Jawaban: C
Pembahasan:
Data menunjukkan jumlah kasus kejahatan tidak meningkat atau menurun secara konsisten tiap tahun, tetapi mengalami fluktuasi: naik turun dari tahun ke tahun. Meski secara umum jumlah kasus cenderung meningkat (2019 ke 2023 dari 120 ke 140), pola tidak konsisten sehingga pernyataan yang paling tepat adalah fluktuatif dengan kecenderungan naik secara umum. Analisis seperti ini penting untuk merumuskan strategi penanganan kejahatan yang efektif.
Soal Nomor 6
Seorang anggota POLRI dihadapkan pada situasi di mana masyarakat melakukan demonstrasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan prinsip penegakan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bagaimana langkah yang paling tepat dilakukan oleh anggota tersebut?
A. Langsung membubarkan paksa demonstran dengan kekuatan penuh tanpa negosiasi
B. Mengabaikan demonstrasi karena itu hak konstitusional warga negara
C. Melakukan pengawasan, dialog, dan pembinaan agar demonstrasi berjalan tertib dan damai sesuai aturan hukum
D. Menahan seluruh peserta demonstrasi tanpa proses hukum yang jelas
E. Membiarkan demonstrasi berlanjut tanpa pengawasan karena takut memicu konflik
Jawaban: C
Pembahasan:
POLRI harus menjamin hak konstitusional warga negara seperti menyampaikan pendapat di muka umum, namun tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah melakukan pengawasan, dialog dengan penyelenggara, dan pembinaan agar demonstrasi tetap berjalan aman dan tertib sesuai aturan hukum. Tindakan represif hanya dilakukan jika terjadi pelanggaran hukum nyata dan mengancam keamanan.
Soal Nomor 7
Dalam penerapan Undang-Undang Lalu Lintas, seorang pengemudi mobil melanggar rambu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Apabila berdasarkan prosedur hukum, apa tahapan penanganan hukum yang harus dilalui oleh pengemudi tersebut?
A. Langsung dipenjara tanpa proses penyidikan
B. Ditilang dan dibawa ke pengadilan tanpa pemeriksaan polisi
C. Ditangkap, diperiksa, dan jika terbukti bersalah diproses sesuai ketentuan KUHP/KUHAP
D. Hanya diberi peringatan tanpa sanksi hukum
E. Dibiarkan tanpa proses hukum jika mengaku menyesal
Jawaban: C
Pembahasan:
Prosedur hukum menuntut bahwa setiap pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan harus melalui proses hukum bertahap mulai dari penangkapan (jika perlu), pemeriksaan, penyidikan, dan proses peradilan sesuai KUHP/KUHAP. Penegakan hukum harus menjamin kepastian dan keadilan hukum, sehingga tindakan sepihak seperti langsung penjara tanpa proses tidak sesuai prosedur.
Soal Nomor 8
Tokoh reformasi hukum sangat berperan dalam perubahan sistem peradilan di Indonesia. Salah satu tokoh yang dikenal luas adalah Yusril Ihza Mahendra. Apa kontribusi utama tokoh tersebut dalam bidang hukum nasional?
A. Menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Mendorong pembaharuan hukum yang mengedepankan demokrasi dan HAM melalui peran sebagai pakar dan politisi
C. Menghapuskan sistem peradilan pidana di Indonesia
D. Menjalankan fungsi militer dalam penegakan hukum
E. Menghilangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Jawaban: B
Pembahasan:
Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai akademisi dan politisi yang aktif dalam proses reformasi hukum di Indonesia, berkontribusi dalam pembaharuan sistem hukum nasional yang lebih demokratis dan menghormati HAM. Peran tokoh seperti ini sangat penting dalam pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan negara demokrasi.
Soal Nomor 9
Nilai-nilai Pancasila sering diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum dan sosial di Indonesia. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mampu menjembatani kepentingan kelompok yang berbeda dalam masyarakat?
A. Dengan memaksakan nilai mayoritas tanpa kompromi
B. Dengan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas
C. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, dan persatuan sebagai prinsip dasar penyelesaian masalah
D. Dengan menolak perbedaan dan menghapus keberagaman
E. Dengan mengutamakan kekuasaan politik kelompok tertentu
Jawaban: C
Pembahasan:
Pancasila mengandung nilai-nilai seperti keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan yang mendorong penyelesaian konflik dan perbedaan melalui dialog dan kompromi. Hal ini memungkinkan kepentingan berbagai kelompok diakomodasi secara adil dalam bingkai persatuan bangsa.
Soal Nomor 10
Berikut ini adalah isi dari beberapa pasal UUD 1945 terkait sistem pemerintahan dan hak warga negara. Pasal manakah yang menegaskan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang?
A. Pasal 1 ayat (2)
B. Pasal 27 ayat (1)
C. Pasal 33 ayat (1)
D. Pasal 28D ayat (1)
E. Pasal 30 ayat (1)
Jawaban: A
Pembahasan:
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan negara diatur menurut Undang-Undang Dasar,” yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Prinsip ini merupakan fondasi negara demokrasi yang menjamin supremasi hukum dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Soal Nomor 11
Seorang anggota polisi mendapatkan laporan tentang adanya konflik antarwarga yang berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Berdasarkan prinsip wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, langkah mana yang paling tepat dilakukan untuk meredakan situasi tersebut?
A. Menggunakan kekuatan penuh untuk membubarkan warga tanpa dialog
B. Mengabaikan laporan karena takut menimbulkan konflik lebih besar
C. Melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan menghormati keberagaman
D. Mengunci daerah konflik dan melarang warga keluar masuk
E. Memihak salah satu kelompok tanpa mendengarkan kedua belah pihak
Jawaban: C
Pembahasan:
Pendekatan yang paling efektif adalah dengan melakukan pendekatan persuasif yang menghormati keberagaman serta melibatkan tokoh masyarakat untuk mediasi. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah dan persatuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.
Soal Nomor 12
Dalam konteks hukum lalu lintas, seorang pengendara motor melanggar aturan dan menyebabkan kecelakaan ringan. Apa hak pengendara tersebut selama proses penegakan hukum?
A. Ditahan tanpa hak pembelaan
B. Memiliki hak didampingi pengacara dan mendapatkan proses hukum yang adil
C. Langsung didenda tanpa proses pemeriksaan
D. Dihukum penjara seketika
E. Bebas tanpa konsekuensi karena kecelakaan ringan
Jawaban: B
Pembahasan:
Setiap warga negara memiliki hak atas perlakuan hukum yang adil, termasuk didampingi pengacara dan mendapatkan proses hukum yang sesuai prosedur. Ini penting untuk menjamin hak asasi dan keadilan selama proses penegakan hukum berlangsung.
Soal Nomor 13
Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah supremasi hukum. Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam sistem Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)?
A. Memberikan kebebasan penuh kepada polisi tanpa pengawasan
B. Polisi hanya bertindak berdasarkan perintah pimpinan tanpa memperhatikan hukum
C. Polisi harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara hukum
D. Polisi boleh melanggar hukum jika demi kepentingan negara
E. Supremasi hukum tidak berlaku dalam penegakan keamanan
Jawaban: C
Pembahasan:
Supremasi hukum mengharuskan setiap tindakan aparat penegak hukum termasuk POLRI dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini menjamin profesionalisme dan perlindungan hak warga negara.
Soal Nomor 14
Bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional di Indonesia?
A. Menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat
B. Menghapuskan keberagaman budaya dan suku bangsa
C. Mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekayaan bangsa
D. Mengutamakan kepentingan satu kelompok saja
E. Menolak intervensi pemerintah dalam masalah sosial
Jawaban: C
Pembahasan:
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya. Hal ini sangat penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial serta keamanan nasional.
Soal Nomor 15
Dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945, siapa yang memegang kekuasaan eksekutif dan apa batasan kekuasaan tersebut?
A. DPR dengan kekuasaan tanpa batas
B. Presiden dengan kekuasaan yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
C. Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif
D. DPRD dengan kekuasaan eksekutif penuh
E. Kepala desa dengan kekuasaan absolut
Jawaban: B
Pembahasan:
Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan ini dibatasi oleh sistem checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi berjalan sehat.
Soal Nomor 16
Dalam sebuah situasi unjuk rasa yang damai, polisi harus menjaga ketertiban tanpa melanggar hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tindakan mana yang sesuai dengan prinsip penegakan hukum dan HAM?
A. Membubarkan paksa dengan menggunakan kekerasan
B. Mengizinkan unjuk rasa dengan pengawasan ketat dan memastikan keamanan semua pihak
C. Menangkap semua peserta tanpa alasan jelas
D. Mengabaikan unjuk rasa dan membiarkan kerusuhan terjadi
E. Memihak salah satu kelompok peserta unjuk rasa
Jawaban: B
Pembahasan:
Penegakan hukum yang baik harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Polisi harus menjaga keamanan dengan pengawasan ketat tanpa menggunakan kekerasan berlebihan agar hak tersebut tetap terlindungi.
Soal Nomor 17
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apa kewajiban utama pengguna jalan dalam menjaga keselamatan?
A. Mengabaikan rambu lalu lintas saat jalan sepi
B. Mengutamakan kecepatan daripada keselamatan
C. Mematuhi semua peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain
D. Menghindari penggunaan helm demi kenyamanan
E. Menggunakan kendaraan tanpa surat-surat lengkap
Jawaban: C
Pembahasan:
Kewajiban utama pengguna jalan adalah mematuhi semua peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan untuk diri sendiri dan pengguna jalan lain demi mengurangi kecelakaan dan menjaga ketertiban.
Soal Nomor 18
Dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, tokoh mana yang dikenal sebagai bapak hukum modern dan berperan penting dalam pembentukan sistem peradilan nasional?
A. Soekarno
B. Mohammad Hatta
C. Raden Saleh
D. Prof. Dr. Soepomo
E. R.A. Kartini
Jawaban: D
Pembahasan:
Prof. Dr. Soepomo dikenal sebagai bapak hukum modern Indonesia yang berperan besar dalam perumusan sistem hukum nasional dan konstitusi. Ia membantu meletakkan dasar hukum yang kuat untuk negara Indonesia merdeka.
Soal Nomor 19
Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai ketuhanan yang harus dijunjung tinggi. Bagaimana penerapan nilai ini dalam tugas seorang anggota POLRI?
A. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada masyarakat
B. Menghormati dan melindungi hak kebebasan beragama masyarakat tanpa diskriminasi
C. Memaksakan satu agama tertentu kepada masyarakat
D. Mengabaikan nilai ketuhanan demi tugas keamanan
E. Menolak kerjasama dengan tokoh agama
Jawaban: B
Pembahasan:
Sebagai anggota POLRI, wajib menjunjung tinggi nilai ketuhanan dengan menghormati kebebasan beragama masyarakat dan melindungi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi, sehingga tercipta keharmonisan sosial dan keamanan.
Soal Nomor 20
Pasal-pasal dalam UUD 1945 menjelaskan fungsi dan tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana hubungan ketiga kekuasaan tersebut dalam sistem pemerintahan Indonesia?
A. Ketiga kekuasaan berjalan secara terpisah dan tidak berinteraksi
B. Kekuasaan legislatif menguasai semua fungsi pemerintahan
C. Ketiga kekuasaan saling mengawasi dan menjaga keseimbangan sesuai prinsip checks and balances
D. Kekuasaan eksekutif dapat menggantikan legislatif jika terjadi masalah
E. Kekuasaan yudikatif dapat mencabut keputusan eksekutif sesuka hati
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ketiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah namun saling mengawasi dan menjaga keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara sesuai prinsip checks and balances.
Ingin mempersiapkan diri lebih matang menghadapi tes masuk AKPOL?
Kunjungi casis.or.id untuk mendapatkan soal latihan lengkap, pembahasan detail, dan berbagai tips sukses seleksi AKPOL. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar lebih efektif dan raih impian Anda menjadi anggota POLRI!
