Pengetahuan umum menjadi salah satu komponen penting dalam seleksi penerimaan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tes ini dirancang untuk mengukur sejauh mana calon peserta memahami isu-isu nasional dan internasional, sejarah, pemerintahan, kebijakan publik, hingga wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Dalam konteks rekrutmen Polri, kemampuan memahami pengetahuan umum bukan sekadar hafalan fakta, melainkan juga kemampuan menalar, menganalisis, dan mengaitkan berbagai fenomena sosial dengan nilai-nilai dasar Bhayangkara. Karena itu, calon peserta perlu memiliki bekal yang kuat agar mampu menjawab soal-soal yang sering kali bersifat HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Melalui artikel ini, kami menyajikan contoh soal pengetahuan umum Polri lengkap dengan kunci jawaban dan kisi-kisi terbarunya. Materi ini disusun berdasarkan tren soal yang sering muncul dalam seleksi penerimaan Polri tahun-tahun sebelumnya, disertai pembahasan yang membantu peserta memahami logika di balik setiap jawaban. Dengan berlatih menggunakan contoh soal yang relevan dan terstruktur, Anda tidak hanya memperkuat kemampuan analisis, tetapi juga meningkatkan peluang untuk lolos seleksi dan mewujudkan cita-cita menjadi anggota Polri yang profesional dan berintegritas.
Kisi-kisi Soal Tes Pengetahuan Umum (PU) Polri
Berikut ini merupakan kisi-kisi tes Pengetahuan Umum (PU) Polri dengan penjelasan singkat setiap poin, disusun agar peserta memahami area yang perlu dikuasai sebelum menghadapi ujian resmi:
1. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
Menilai pemahaman peserta terhadap dasar negara, ideologi, dan semangat kebangsaan.
- Pancasila dan UUD 1945: arti dan penerapan sila-sila dalam kehidupan berbangsa.
- Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI: pentingnya persatuan dalam keberagaman.
- Sejarah Kemerdekaan Indonesia: peristiwa penting, tokoh nasional, dan makna perjuangan.
2. Sejarah dan Pemerintahan Indonesia
Menguji wawasan peserta tentang sistem politik dan pemerintahan Indonesia.
- Struktur pemerintahan: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fungsinya.
- Perkembangan politik Indonesia: dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.
- Pemilihan umum dan partai politik: mekanisme, asas, dan nilai demokrasi.
3. Hukum dan Kewarganegaraan
Mengukur pemahaman tentang hukum dasar dan hak serta kewajiban warga negara.
- Konsep negara hukum (Rechtsstaat): ciri, tujuan, dan penerapannya.
- Peraturan perundang-undangan: hierarki dan fungsi hukum di Indonesia.
- Hak dan kewajiban warga negara: dalam UUD 1945 dan kehidupan sosial.
4. Pengetahuan Umum Dunia dan Aktualitas Nasional
Menilai kemampuan mengikuti perkembangan informasi dan isu terkini.
- Isu nasional: keamanan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
- Isu internasional: konflik global, organisasi dunia (PBB, ASEAN, WHO, dll.).
- Peran Indonesia di dunia internasional: diplomasi, perdamaian, dan kerja sama regional.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Mengukur pengetahuan umum seputar kemajuan teknologi dan sains yang relevan dengan tugas Polri.
- Kemajuan teknologi informasi: internet, media sosial, dan keamanan siber.
- Penemuan ilmiah penting: bidang kesehatan, energi, dan transportasi.
- Pemanfaatan teknologi dalam tugas kepolisian: forensik digital, CCTV, dan database nasional.
6. Geografi dan Kondisi Sosial Budaya Indonesia
Menilai pemahaman tentang karakteristik wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia.
- Letak geografis dan sumber daya alam: potensi strategis Indonesia di dunia.
- Kondisi sosial budaya: adat istiadat, bahasa daerah, dan kearifan lokal.
- Dampak globalisasi: perubahan sosial, budaya, dan nilai kebangsaan.
Contoh Soal Tes Pengetahuan Umum (PU) Polri dan Pembahasan
Berikut ini merupakan contoh soal tes Pengetahuan Umum (PU) Polri disertai kunci jawaban dan pembahasan setiap soal
Soal 1
Dalam sebuah operasi penegakan hukum di sebuah kota besar, terjadi benturan antara sekelompok warga yang memprotes relokasi pemukiman kumuh dan aparat keamanan. Tokoh masyarakat setempat menyerukan dialog damai, sementara beberapa oknum memanfaatkan momentum untuk menebar informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial sehingga suasana memanas. Sebagai calon anggota Polri yang memahami prinsip Pancasila dan prinsip negara hukum, sikap paling tepat yang mencerminkan kedua prinsip tersebut adalah:
A. Mengedepankan pendekatan persuasif, membuka ruang dialog publik yang difasilitasi kepolisian, sambil memproses pembuat hoaks sesuai ketentuan hukum untuk menjaga ketertiban dan hak asasi.
B. Menindak tegas seluruh penggerak aksi demonstrasi supaya cepat reda, lalu membatasi akses media sosial sementara untuk mencegah penyebaran informasi yang meresahkan.
C. Mengizinkan unjuk rasa berlangsung tanpa intervensi, karena kebebasan berpendapat lebih utama daripada ketertiban sementara; proses hukum bisa dilakukan belakangan.
D. Mengedepankan tindakan pre-emptive dengan menahan semua tokoh yang dicurigai akan memicu kerusuhan agar potensi kekerasan teredam.
E. Memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menangani sendiri masalah internal lingkungan masing-masing tanpa campur tangan aparat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Jawaban benar: A.
Pembahasan:
Pilihan A paling sejalan dengan nilai Pancasila (khususnya sila ke-3: Persatuan Indonesia, dan sila ke-5: Keadilan bagi seluruh rakyat) dan prinsip negara hukum—yaitu perlindungan hak asasi (kebebasan berpendapat, berkumpul) sekaligus penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar (penyebaran hoaks). Pendekatan persuasif dan fasilitasi dialog menunjukkan penghormatan pada hak warga dan upaya menjaga persatuan. Proses hukum terhadap penyebar informasi palsu diperlukan untuk menegakkan ketertiban tanpa merampas hak dasar. Pilihan B dan D cenderung melanggar hak dan proporsionalitas; C mengabaikan tugas negara menjaga ketertiban; E mengabaikan fungsi kepolisian sebagai pelindung publik.
Soal 2
Seorang mahasiswa jurusan ilmu politik menulis esai yang membandingkan perubahan politik Indonesia pasca-Reformasi dengan transisi politik di negara tetangga. Dalam analisisnya ia berargumen bahwa desentralisasi (otonomi daerah) yang dilaksanakan setelah Reformasi memperkuat partisipasi politik lokal tetapi juga menciptakan tantangan koordinasi kebijakan nasional—terutama terkait penanganan bencana dan keamanan. Jika Anda menilai argumen itu dari perspektif fungsi kepolisian nasional, tindakan kebijakan manakah yang paling tepat untuk menyeimbangkan otonomi daerah dan kebutuhan koordinasi nasional?
A. Mengembalikan semua kewenangan penegakan hukum strategis ke pusat sehingga kebijakan keamanan seragam di seluruh wilayah.
B. Memperkaya kapasitas kepolisian daerah dengan standar nasional baku, mekanisme koordinasi lintas-daerah, dan pusat dukungan operasional untuk kejadian nasional.
C. Menetapkan kewenangan keamanan sepenuhnya di tangan pemerintah daerah agar respons lebih cepat sesuai konteks lokal.
D. Mendelegasikan sepenuhnya penanganan bencana kepada institusi sipil non-polisi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan kepolisian.
E. Menjaga status quo tanpa intervensi kebijakan baru karena perubahan bisa menimbulkan resistensi politik di tingkat daerah.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Desentralisasi memang meningkatkan partisipasi dan respons lokal, namun koordinasi diperlukan untuk isu lintas-wilayah. Pilihan B menggabungkan standar nasional (menjamin keseragaman kemampuan dan HAM) dengan mekanisme koordinasi dan dukungan pusat saat kejadian nasional — solusi yang proporsional dan efektif. A dan C ekstrem karena mengorbankan manfaat desentralisasi atau memecah kesatuan kapasitas; D mengabaikan peran penting kepolisian dalam keamanan publik; E tidak menyelesaikan masalah koordinasi. Jawaban B menunjukkan kemampuan berpikir sistemik: harmonisasi antara otonomi dan koordinasi.
Soal 3
Sebuah kasus kejahatan siber melibatkan peretasan data kesehatan warga yang disimpan di server rumah sakit. Pelaku memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi berbasis cloud dan kemudian memeras rumah sakit dengan ancaman menyebarluaskan data sensitif. Dalam menyusun strategi investigasi, perangkat forensik digital dan kerja sama antar-institusi diperlukan. Urutan tindakan penyelidikan yang paling tepat dan etis untuk menangani kasus ini adalah:
A. Segera memutus akses internet rumah sakit untuk menghentikan kebocoran; menyalin citra forensik server; berkoordinasi dengan tim keamanan siber nasional; lalu melakukan penelusuran jejak digital pelaku.
B. Menunggu instruksi manajemen rumah sakit; melakukan pemulihan sistem internal tanpa melibatkan pihak luar agar kerahasiaan pasien tetap terjaga.
C. Mengumumkan publikasi kebocoran agar korban dapat segera waspada; kemudian memulai proses investigasi setelah tekanan publik mereda.
D. Menyerahkan seluruh investigasi kepada pihak vendor cloud karena mereka memegang infrastruktur; kepolisian hanya bersifat observasional.
E. Melakukan operasi balik (hacking balik) untuk mengidentifikasi pelaku secara langsung dan menghentikan ancaman tanpa menunggu prosedur administratif.
Jawaban benar: A
Pembahasan:
Tindakan harus cepat, terkoordinasi, dan mematuhi prosedur hukum serta etika. A tepat: memutus akses sementara (untuk menghentikan kebocoran), membuat salinan forensik (chain of custody penting), berkoordinasi dengan tim keamanan siber nasional (untuk sumber daya dan otoritas), lalu melakukan tracing. B menolak keterlibatan instansi yang berwenang; C meskipun korban perlu diberi tahu dalam waktu yang tepat, pengumuman publik sebelum langkah mitigasi dapat memperburuk eksfiltrasi dan melanggar prosedur; D salah karena vendor perlu berkoordinasi tapi bukan pengganti penyelidikan kepolisian; E ilegal dan berisiko membahayakan penanganan bukti. Pilihan A menunjukkan penalaran prosedural yang menjaga bukti, hak korban, dan efektivitas penyelidikan.
Soal 4
Indonesia menjadi tuan rumah konferensi regional mengenai keamanan maritim, dihadiri negara-negara ASEAN dan mitra dialog. Dalam forum tersebut, perdebatan utama berkisar pada peningkatan patroli gabungan melawan pembajakan dan penegakan hukum lintas batas versus penghormatan atas kedaulatan wilayah laut negara-negara. Dari sudut pandang kebijakan kepolisian dan diplomasi, pendekatan paling seimbang yang dapat diajukan Indonesia untuk memperkuat keamanan maritim regional adalah:
A. Mengusulkan pembentukan badan penegakan maritim regional dengan kewenangan operasi lintas batas tanpa perlu izin masing-masing negara.
B. Menawarkan kerangka kerja patroli terpadu yang berbasis persetujuan bilateral/multilateral, pertukaran intelijen, latihan bersama, dan mekanisme penyidikan bersama dengan penghormatan terhadap kedaulatan.
C. Menolak kerja sama militer dan kepolisian lintas negara karena khawatir terjadi penyalahgunaan wewenang dan melanggar kedaulatan nasional.
D. Mengandalkan pendekatan unilateral oleh negara-negara kuat di kawasan untuk mengatasi ancaman, karena mereka memiliki kapabilitas terbaik.
E. Mengurangi fokus pada keamanan maritim dan mengalihkan perhatian ke isu domestik yang lebih mendesak agar sumber daya nasional tidak terbagi.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B mencerminkan keseimbangan antara efektivitas operasional dan penghormatan kedaulatan — krusial dalam konteks ASEAN dan norma non-intervensi. Kerangka berbasis persetujuan, intelijen bersama, latihan, dan mekanisme penyidikan memperkuat kemampuan kolektif tanpa menghapus otoritas nasional. A berpotensi melanggar kedaulatan; C dan D tidak pragmatis karena ancaman lintas batas butuh kerja sama; E mengabaikan ancaman regional yang berdampak domestik. Jawaban B memerlukan pemikiran strategis, diplomatis, dan operasional
Soal 5
Sebuah kabupaten di wilayah kepulauan mengalami ketegangan antara komunitas nelayan lokal dan perusahaan penambangan yang baru beroperasi di pulau terdekat. Konflik muncul karena perubahan pola pemanfaatan laut dan akses zona tangkap ikan, serta perbedaan budaya yang memperparah miskomunikasi. Anda diminta merancang program pencegahan konflik yang melibatkan kepolisian sebagai mediator. Program mana yang paling berkelanjutan dan sensitif secara sosial-kultural?
A. Menempatkan patroli ketat di perairan untuk mengawasi aktivitas nelayan dan perusahaan, dan menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggar untuk menimbulkan efek jera.
B. Membentuk forum dialog multi-pihak yang beranggotakan perwakilan nelayan, perusahaan, tokoh adat, pemerintah daerah, dan kepolisian—dengan fasilitasi penyusunan perjanjian akses sumber daya berbasis musyawarah dan penyelesaian sengketa.
C. Mengusulkan relokasi sementara nelayan ke wilayah lain selama masa operasi penambangan agar tidak terjadi gesekan langsung.
D. Menginstruksikan pihak perusahaan untuk menanggung seluruh biaya kompensasi kepada nelayan tanpa syarat, agar konflik cepat terselesaikan.
E. Mengabaikan masalah karena setiap konflik ekonomi akan mereda sendiri ketika pasar menyesuaikan diri; intervensi hanya memperburuk keadaan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Pendekatan berkelanjutan dan sensitif budaya memerlukan dialog, pengakuan kearifan lokal, dan solusi bersama—itu sebabnya B paling cocok. Kepolisian berperan sebagai fasilitator dan penjamin keamanan proses musyawarah, bukan pihak yang memaksakan solusi. A bersifat represif dan bisa memperburuk ketegangan; C merusak hak dan mata pencaharian warga; D tidak realistis dan bisa menimbulkan ketergantungan atau ketidakadilan distributif; E pasif dan mengabaikan tanggung jawab pemerintah. Pilihan B menunjukkan integrasi aspek hukum, sosial, budaya, dan manajemen konflik—inti berpikir tingkat tinggi.
Soal 6
Seorang anggota Polri menghadapi dilema ketika mengetahui bahwa atasannya meminta agar laporan hasil pemeriksaan internal disesuaikan supaya tidak merugikan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pejabat daerah. Di sisi lain, ia khawatir bahwa jika ia menolak, kariernya akan terhambat. Dalam konteks profesionalisme Polri dan nilai-nilai Pancasila, keputusan yang paling tepat untuk diambil adalah:
A. Menyesuaikan laporan demi menjaga hubungan baik dengan pejabat daerah, asalkan tidak mengubah terlalu banyak data utama.
B. Melaporkan pelanggaran tersebut melalui mekanisme internal yang sah dan tetap menulis laporan sesuai fakta meskipun berisiko.
C. Mengundurkan diri dari tim pemeriksa agar tidak ikut terlibat dalam konflik kepentingan.
D. Mencari kompromi informal agar laporan bisa diterima kedua belah pihak tanpa perlu konfrontasi.
E. Membiarkan laporan sesuai arahan atasan dengan asumsi tanggung jawab moral berada pada pimpinan, bukan pada bawahan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Nilai integritas dan kejujuran merupakan bagian dari Tribrata dan Catur Prasetya Polri serta sejalan dengan sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Sikap B mencerminkan profesionalisme aparat penegak hukum yang berani menegakkan kebenaran secara prosedural. Pilihan A, D, dan E bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, sedangkan C adalah bentuk penghindaran tanggung jawab. Dalam konteks etika Polri, keberanian moral untuk melaporkan penyimpangan lebih diutamakan daripada loyalitas buta.
Soal 7
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul tren penyebaran disinformasi di media sosial yang memecah belah masyarakat berdasarkan isu SARA. Fenomena ini sering menimbulkan konflik horizontal di daerah-daerah tertentu. Dari perspektif kebijakan kepolisian, langkah strategis apa yang paling efektif untuk menjaga ketahanan sosial tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat warga?
A. Memblokir semua akun media sosial yang menyebarkan isu sensitif agar potensi konflik langsung berhenti.
B. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi publik dan patroli siber terukur yang menindak hoaks tanpa membatasi diskusi sehat.
C. Mengambil alih seluruh fungsi pengawasan konten digital dari kementerian terkait agar Polri dapat mengendalikan informasi secara penuh.
D. Membentuk satuan khusus yang bertugas melakukan kampanye kontra-hoaks dengan cara menyebarkan narasi tandingan melalui akun anonim.
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilah informasi, karena tanggung jawab utama ada pada pengguna, bukan penegak hukum.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B adalah pendekatan preventif dan edukatif, bukan hanya represif. Polri berperan aktif dalam patroli siber dan edukasi masyarakat, sesuai mandat Undang-Undang ITE dan prinsip demokrasi digital. Pilihan A dan C cenderung otoriter; D melanggar etika karena menggunakan manipulasi informasi; E abai terhadap tanggung jawab institusional. Pendekatan literasi digital memperkuat ketahanan sosial jangka panjang dan menjaga kepercayaan publik.
Soal 8
Dalam sejarah Indonesia, pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis melalui perubahan UUD 1945 pasca-Reformasi menjadi tonggak penting dalam penegakan hak rakyat. Namun, muncul kritik bahwa demokrasi elektoral belum menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dari perspektif wawasan kebangsaan, bagaimana seharusnya Polri memaknai situasi tersebut dalam menjalankan fungsi sosialnya?
A. Fokus pada penegakan hukum semata tanpa perlu terlibat dalam persoalan sosial karena itu bukan wewenang kepolisian.
B. Menegakkan hukum secara adil dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, empati sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
C. Mengambil peran politik aktif untuk memperjuangkan kebijakan ekonomi rakyat melalui partisipasi dalam proses legislasi.
D. Mengutamakan stabilitas dan ketertiban di atas hak-hak individu agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar.
E. Menghindari semua bentuk penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan kontroversi sosial agar citra Polri tetap positif.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B mencerminkan fungsi sosial Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan sekadar penegak hukum. Prinsip humanis dan keadilan sosial adalah manifestasi sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Pilihan A terlalu sempit; C melanggar netralitas Polri; D mengorbankan HAM; E mengabaikan tanggung jawab profesional. Polri yang adil dan empatik menciptakan demokrasi yang substantif, bukan hanya prosedural.
Soal 9
Dalam era smart city, beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan sistem “Police Integrated Command Center” berbasis AI untuk menganalisis data CCTV, laporan warga, dan sensor lalu lintas secara real time. Namun, sebagian masyarakat khawatir akan potensi penyalahgunaan data pribadi. Sebagai calon anggota Polri yang melek teknologi, bagaimana cara terbaik mengimplementasikan sistem ini agar efektif sekaligus etis?
A. Menggunakan semua data warga tanpa izin untuk meningkatkan deteksi kejahatan, karena keamanan lebih penting daripada privasi.
B. Menerapkan sistem dengan mekanisme enkripsi dan audit data, serta sosialisasi publik mengenai batasan penggunaan informasi.
C. Menyerahkan semua pengelolaan data ke perusahaan teknologi agar Polri bisa fokus pada penegakan hukum saja.
D. Menghapus semua data yang dikumpulkan setiap minggu untuk menghindari potensi pelanggaran privasi, meskipun mengurangi efektivitas sistem.
E. Menolak penggunaan AI karena rawan bias dan lebih baik mengandalkan cara konvensional yang sudah terbukti aman.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menekankan etika digital, keamanan siber, dan transparansi. Penggunaan AI perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi (UU No. 27/2022) dan audit publik agar kepercayaan masyarakat terjaga. A dan C berpotensi menyalahi prinsip privasi; D menghilangkan manfaat data; E menolak inovasi. Polri yang adaptif dan beretika digital menunjukkan profesionalisme di era teknologi 4.0.
Soal 10
Di sebuah kota besar, terjadi gesekan antara dua kelompok masyarakat akibat perbedaan cara perayaan hari besar keagamaan yang menimbulkan gangguan lalu lintas dan kebisingan. Beberapa pihak menuduh kelompok lain intoleran, sementara situasi mulai tegang di media sosial. Sebagai aparat kepolisian yang memahami keberagaman dan nilai Bhinneka Tunggal Ika, strategi penanganan yang paling tepat adalah:
A. Menetapkan larangan umum terhadap kegiatan keagamaan di ruang publik untuk mencegah konflik berulang.
B. Memfasilitasi pertemuan lintas tokoh agama, membentuk kesepakatan tata tertib perayaan, dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat.
C. Menindak secara hukum salah satu kelompok yang dianggap paling berisik agar tercipta efek jera.
D. Mengandalkan pendekatan keamanan murni dengan menambah jumlah personel di lapangan tanpa perlu dialog sosial.
E. Membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri permasalahannya karena konflik sosial bersifat alami dan akan mereda.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pendekatan dialog lintas agama dan musyawarah sosial sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Keadilan). Pilihan B membangun solusi kolaboratif yang menjaga kerukunan dan ketertiban. A dan C bersifat represif; D hanya jangka pendek; E pasif dan berisiko memperburuk polarisasi. Jawaban B menuntut kemampuan komunikasi lintas-budaya dan empati sosial tingkat tinggi.
Soal 11
Seorang penyidik menerima laporan kasus penipuan daring yang melibatkan kerugian besar. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata salah satu tersangka adalah anak dari pejabat berpengaruh yang berusaha menekan agar kasus diselesaikan “secara kekeluargaan”. Dalam situasi ini, langkah yang paling sesuai dengan nilai Tribrata Polri adalah:
A. Menolak penyidikan demi menghindari tekanan politik dan menjaga stabilitas hubungan antar-lembaga.
B. Melanjutkan penyidikan secara profesional sesuai prosedur hukum, serta melaporkan segala bentuk intervensi ke pengawas internal.
C. Menunda penyidikan sampai situasi politik mereda agar tidak menimbulkan polemik publik.
D. Membuka negosiasi dengan pihak pejabat agar kasus tetap berjalan namun dengan kompensasi damai.
E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada atasan tanpa membuat laporan tertulis agar tidak menimbulkan jejak administrasi.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B mencerminkan Tribrata poin pertama: “Kami berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Integritas penyidik harus bebas dari intervensi kekuasaan. Langkah profesional dan pelaporan intervensi ke pengawas internal (Propam atau Divisi Pengawasan) adalah bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Pilihan A, C, D, dan E menunjukkan sikap tidak profesional dan dapat dikategorikan pelanggaran etik.
Soal 12
Indonesia sering dipercaya menjadi mediator dalam konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara karena dianggap netral dan memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia. Dalam konteks tersebut, kontribusi Polri yang paling strategis dalam mendukung diplomasi keamanan regional adalah:
A. Mengirim pasukan bersenjata untuk memperkuat posisi Indonesia dalam setiap konflik regional.
B. Menjalin kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam pertukaran intelijen, penanganan kejahatan lintas batas, dan pelatihan bersama.
C. Menolak kerja sama keamanan dengan negara lain karena dapat mengancam kedaulatan nasional.
D. Fokus pada urusan dalam negeri saja karena konflik internasional bukan ranah Polri.
E. Membiarkan kerja sama keamanan dilakukan hanya di tingkat militer, tanpa melibatkan aparat kepolisian.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Peran Interpol dan ASEANAPOL menunjukkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menangani kejahatan transnasional seperti narkotika, terorisme, dan perdagangan manusia. Pilihan B adalah bentuk soft power diplomasi keamanan yang sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Pilihan A bersifat militeristik; C dan D menutup ruang kerja sama; E mengabaikan dimensi hukum sipil yang menjadi domain Polri.
Soal 13
Seorang warga negara ditahan karena diduga menghina simbol negara di media sosial. Kasus ini menimbulkan perdebatan publik: sebagian mendukung penegakan hukum, sementara yang lain menilai tindakan itu mengancam kebebasan berekspresi. Sebagai calon anggota Polri yang menjunjung hak asasi manusia, bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut?
A. Menindak secara tegas tanpa mempertimbangkan konteks sosial agar tidak memberi ruang bagi penghinaan terhadap negara.
B. Melakukan penyelidikan objektif dengan mempertimbangkan niat pelaku, bukti digital, serta dampak sosial perbuatannya sesuai prinsip proporsionalitas.
C. Membiarkan kasus tersebut tanpa proses hukum karena kebebasan berekspresi adalah hak mutlak warga negara.
D. Menyerahkan penanganan kepada lembaga politik agar tidak menimbulkan kontroversi hukum.
E. Menindak semua komentar negatif terhadap negara tanpa terkecuali agar wibawa pemerintah tetap terjaga.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menunjukkan penerapan prinsip due process of law dan proporsionalitas hukum. Penegakan hukum harus mempertimbangkan niat, dampak, dan bukti yang sah, bukan sekadar reaksi emosional. Polri berkewajiban menjaga wibawa negara, tetapi juga menghormati hak konstitusional warga (Pasal 28E UUD 1945). Pilihan A dan E berlebihan; C dan D mengabaikan fungsi hukum positif.
Soal 14
Di beberapa wilayah terpencil, masyarakat masih memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan masalah pidana ringan seperti pencurian ternak atau sengketa tanah. Namun, sering kali keputusan adat tidak sejalan dengan hukum positif. Sebagai petugas kepolisian, tindakan terbaik yang mencerminkan kearifan lokal sekaligus kepastian hukum adalah:
A. Mengabaikan hukum adat dan hanya menegakkan hukum positif demi keseragaman nasional.
B. Memfasilitasi dialog antara aparat penegak hukum, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum negara.
C. Membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri kasusnya dengan hukum adat agar konflik cepat selesai.
D. Mengalihkan semua perkara ke pengadilan negeri tanpa memedulikan pertimbangan sosial budaya setempat.
E. Menegur tokoh adat karena melanggar kewenangan hukum formal negara.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Pilihan B menggambarkan prinsip restorative justice, yang menekankan pemulihan sosial tanpa mengorbankan kepastian hukum. Polri berperan sebagai mediator antara hukum adat dan hukum positif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kebhinekaan dan keadilan sosial. A, D, dan E bersifat kaku dan tidak sensitif budaya; C berpotensi melanggar hukum formal jika tidak diawasi.
Soal 15
Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan bencana alam di Indonesia, seperti banjir dan kebakaran hutan, yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Dalam konteks keamanan nasional, mengapa isu lingkungan harus menjadi perhatian Polri, dan langkah strategis apa yang paling tepat?
A. Karena bencana alam bukan ranah kepolisian, Polri cukup membantu evakuasi tanpa perlu terlibat dalam pencegahan.
B. Karena kejahatan lingkungan seperti illegal logging dan pembakaran hutan berdampak langsung pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan publik, sehingga Polri harus memperkuat penegakan hukum dan edukasi lingkungan.
C. Karena isu lingkungan hanya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan aparat keamanan.
D. Karena Polri cukup berfokus pada keamanan fisik korban tanpa menindak pelaku perusakan lingkungan.
E. Karena masalah lingkungan bersifat alami, tidak perlu dikaitkan dengan keamanan nasional.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menekankan bahwa kejahatan lingkungan (environmental crime) termasuk extraordinary crime yang berdampak sistemik terhadap keamanan nasional: mengganggu ekonomi, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Polri perlu memperkuat penegakan hukum ekologis, bekerja sama dengan KLHK, BNPB, dan masyarakat. Pilihan A, C, D, dan E mengabaikan peran preventif dan strategis Polri dalam melindungi sumber daya nasional.
Soal 16
Dalam situasi meningkatnya ancaman disintegrasi akibat polarisasi politik dan penyebaran ideologi ekstrem di media sosial, Polri diharapkan berperan menjaga keutuhan NKRI. Dari perspektif wawasan kebangsaan, langkah strategis yang paling relevan bagi Polri untuk memperkuat semangat bela negara masyarakat adalah:
A. Melakukan patroli media sosial untuk menindak seluruh pernyataan politik yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
B. Menggalakkan pendidikan kebangsaan, literasi digital, dan kemitraan masyarakat melalui program pembinaan kamtibmas yang inklusif.
C. Membatasi kegiatan politik masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
D. Menyerahkan pembinaan bela negara sepenuhnya kepada TNI karena Polri fokus pada penegakan hukum.
E. Mengawasi secara ketat aktivitas organisasi masyarakat sipil agar tidak menimbulkan potensi perbedaan pandangan.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Polri memiliki peran preventif dan edukatif dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui Bhabinkamtibmas, patroli siber, dan program kemitraan masyarakat, Polri dapat menanamkan nilai bela negara secara persuasif, bukan represif. Pilihan A, C, dan E terlalu membatasi kebebasan warga; D salah karena peran bela negara bersifat kolaboratif antara TNI, Polri, dan masyarakat.
Soal 17
Seorang petugas kepolisian di unit pelayanan SIM menghadapi antrean panjang warga. Seorang pengusaha datang menawarkan “uang terima kasih” agar dilayani lebih dulu karena memiliki jadwal penting. Jika Anda berada di posisi petugas tersebut, tindakan paling etis dan profesional sesuai prinsip pelayanan publik Polri adalah:
A. Menerima pemberian tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja polisi.
B. Menolak pemberian dan menjelaskan bahwa pelayanan dilakukan sesuai antrean dan prosedur resmi.
C. Mengambil uangnya tapi memastikan semua pemohon lain tetap dilayani secara adil.
D. Melaporkan pengusaha tersebut ke pihak atasan karena mencoba menyuap, lalu menyebarluaskan kasusnya di media sosial.
E. Mengabaikan kejadian itu tanpa laporan karena nilai uangnya kecil dan tidak memengaruhi hasil pelayanan.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Sesuai dengan prinsip “Bersih, Transparan, dan Akuntabel” (BTI) dalam pelayanan publik Polri, petugas wajib menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun. Pilihan B menunjukkan integritas, keadilan, dan profesionalisme. A dan C jelas melanggar etika; D benar dalam pelaporan tetapi salah secara etika publikasi; E menormalisasi perilaku koruptif kecil yang berpotensi menjadi budaya buruk.
Soal 18
Seiring dengan meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem keamanan publik, muncul risiko “algoritma bias” yang dapat menyebabkan kesalahan identifikasi pelaku berdasarkan warna kulit, gender, atau pakaian. Sebagai calon anggota Polri, pendekatan paling tepat untuk menghadapi tantangan ini adalah:
A. Mengabaikan risiko bias karena AI dianggap lebih objektif dibanding manusia.
B. Memastikan sistem AI diuji secara transparan, melibatkan pengawasan independen, dan tetap disertai analisis manual oleh petugas manusia.
C. Menggunakan AI secara penuh tanpa keterlibatan manusia agar hasilnya cepat dan efisien.
D. Menolak seluruh bentuk penggunaan AI karena berpotensi melanggar hak asasi manusia.
E. Menyerahkan pengawasan AI kepada perusahaan teknologi swasta tanpa campur tangan Polri.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menunjukkan kesadaran etika teknologi. Polri perlu menggabungkan kecerdasan buatan dengan penilaian manusia (human oversight) agar keadilan dan akurasi terjaga. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen mencegah diskriminasi. A dan C terlalu naif terhadap bias; D menolak inovasi; E berpotensi menghilangkan kontrol publik atas data sensitif.
Soal 19
Di sebuah daerah wisata, meningkatnya kunjungan turis asing membuat budaya lokal terpinggirkan. Beberapa masyarakat mulai resah karena adat dan kesopanan tradisional tergeser oleh gaya hidup baru. Dalam konteks menjaga keamanan sosial dan budaya, apa peran strategis Polri?
A. Membatasi wisatawan asing agar tidak mengganggu ketertiban lokal.
B. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk membuat aturan sosial dan sosialisasi etika wisata yang menghormati budaya lokal.
C. Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat untuk mengatur interaksi sosial tanpa dukungan aparat.
D. Mengizinkan semua bentuk hiburan selama mendatangkan pendapatan ekonomi bagi daerah.
E. Melakukan razia besar-besaran terhadap seluruh kegiatan wisata yang berpotensi melanggar adat.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Polri berperan sebagai fasilitator keamanan dan penjaga harmoni sosial. Pilihan B mengedepankan pendekatan kolaboratif antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Edukasi wisatawan adalah bentuk preventif yang menghormati budaya tanpa menghambat ekonomi. A dan E ekstrem; C kurang efektif; D mengabaikan moral sosial.
Soal 20
Dalam sebuah operasi penangkapan pelaku terorisme, seorang petugas Polri menghadapi situasi di mana pelaku bersembunyi bersama keluarganya. Tindakan sembarangan bisa menimbulkan korban sipil. Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM, strategi yang paling tepat adalah:
A. Menyerbu langsung lokasi agar pelaku tidak sempat kabur, meski ada risiko korban sipil.
B. Melakukan negosiasi dan evakuasi warga sipil terlebih dahulu sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.
C. Mengabaikan keselamatan warga sipil demi keamanan negara yang lebih besar.
D. Menunda operasi hingga semua warga sipil meninggalkan lokasi, tanpa mempertimbangkan potensi kaburnya pelaku.
E. Mengandalkan drone bersenjata tanpa konfirmasi situasi lapangan untuk mempercepat proses penangkapan.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pilihan B menegakkan prinsip “keamanan dengan kemanusiaan”, sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perkap Polri tentang penegakan hukum berbasis HAM. Negosiasi dan evakuasi sipil menunjukkan profesionalisme dan penghargaan terhadap hak hidup. A dan C melanggar proporsionalitas; D berisiko kehilangan momentum; E berbahaya tanpa validasi lapangan.
Tingkatkan Peluang Lolos Seleksi Polri dengan Soal Pengetahuan Umum POLRI Terlengkap!
Melalui casis.or.id, Anda dapat mengakses paket soal Pengetahuan Umum POLRI secara lengkap dan terarah. Selain itu, latihan soal disusun untuk membantu memahami materi dan pola seleksi. Dengan persiapan yang matang, peluang lolos seleksi polri semakin besar.
